"KOMISI PENYULUHAN "

Kategori : Government Selasa, 11 Desember 2018

By Abdurrahman,Sp

A. Penyuluh Sebagai Perubah Fola Sikap


Penyuluhan Pertanian merupakan suatu peroses penyampaian tentang informasi baru, teknolologi baru, dan inovasi baru kepada kelompok beserta anggota kelompok tani di wilayah kerja penyuluh pertanian lapangan. Tujuan utama penyampaian penyuluhan ini adalah untuk merubah fola sikap dan tingkah laku petani dari yang tidak tahu menjadi tahu dan mau melaksanakan kegiatan usaha tani secara dinamis sehingga tercapai produksivitas yang memuaskan.
Meningkat produksivitas hasil pertanian juga belum tentu memberi kontribusi peningkatan pendapatan bagi petani, sering petani dikecewakan dengan turunnya harga jual di pasar, oleh sebab itu penyuluh senantiasa mengarahkan pola tanam dan kalender tanam yang beroreantasi pada kebutuhan konsumen pada pasar domistik atau ekspor.
Disisi lain petani harus menerobos jadwal kalender tanam yang sudah disepakati, hal ini atas tuntutan pencapaian target tanam, target tanam tambahan dan sebagainya yang hasil akhirnya petani dihadapkan dengan kekecewaan, akibat harus menantang cuaca ekstrim (curan hujan tinggi) atau (kemarau panjang ).
Pemerintah pusat, daerah dan kabupaten kota sudah mempasilitasi petani dengan penyediaan sarana dan prasarana bibit, pupuk, obat-obatan dan alat mesin pertanian, namun masih banyak yang dikucurkan itu belum sesuai menurut kebutuhan(need) kelompok tani, diduga keras akibat pengadaan yang tidak berasala dari nota usulnya petani, demikian kata ketua PERHIPTANI pusat ISRANNUR dalam sambutan Jambore Penyuluh di kota Meulaboh pada bulan Nopember yang lalu.


B. Komisi Penyuluhan


Untuk menopang kelancaran kegiatan peroses penyuluhan di setiap kabupaten kota hendaklah terbentuk “KOMISI PENYULUHAN”. Tentu harus melalui Surat Keputusan Bupati atau Wali kota di setiap daerah. “KOMISI PENYULUHAN ACEH” sudah berdiri melalui sebuah keputusan kepala Daerah provinsi Aceh dalam hal ini Gubernur Aceh dan sebagai ketua adalah Dr.Ir.AGUSSABTI,M.SI. yang berprofesi sebagai dosen dan menjabata wakil rektor Universitas Syiah Kuala Banda Aceh. AGUSSABTI dalam kapasitasnya sebagai ketua Komisi berharap agar penyuluhan pertanian di provinsi Aceh dapat berjalan lancar sesuai tupoksi yang telah ditetapkan namun harus ada kelembagaan pendukung lainnya yaitu Komis Penyuluhan di Kabupaten Kota. Dengan kelembagaan ini pula dapat dijalin informasi dengan pemerintah dan instansi terkait yang bergerak di lingkup pertanian, tokoh masyarakat serta kejurun blang di tingkat pedesaan . Masih banyak kebijakan yang belum sesuai dengan situasi dan kondisi di lapangan dan inilah persoalan yang harus ditangani komisi penyuluhan pertanian.

C. Resume Rapat Komisi Penyulhan Aceh


           Di Kota Banda Aceh Komisi Penyuluhan Aceh mengadakan Rapat Komisi 26 – 27 Nopember 2018 dengan peserta yang hadir adalah sejumlah jabatan fungsional dari seluruh kabupaten kota seprovinsi Aceh. Dalam rapat komisi ini dapat menyimpulkan beberapa butir resum kesepakatan melalui tahapan diskusi dan pemaparan nara sumber , diantaranya :


I. Dalam rangka Pencapaian Luas Target tanam dan Produksi Padi, Jagung dan Kedelai dapat dicapai melalui :

1. Peningkatan IP Padi, luas Baku Sawah Provinsi Aceh seluas 306.250 Ha, namun areal sawah yang dapat ditanami seluas 294.483 Ha sedangkan target tanam 2019 seluas 509.439 Ha. Untuk memenuhi target tersebut berarti kita harus meningkatkan IP sebesar 1,73 

2. Pemanfaatkan areal tanam baru (ATB) dari sisa areal yang belum ditanami seluas 11.768 Ha, untuk memenuhi target tanam jagung 85.211 Ha dan kedele 30.645 Ha dapat, sehingga tercukupi target tanam jagung 13,81% dan kedelai 38,35% dengan Pola Tumpang Gilir atau By One Take One (dengan luas areal 1 ha dapat menanam jagung 1 ha kedelai 1 ha=populasi 2 Ha) dan sisanya dapat memanfaatkan lahan perkebunan sawit, kelapa, kakao yang tanaman masih berumur muda.

3. Penyuluh wajib menyampaikan data Potensi Wilayah di masing-masing Desa (data terlampir)

4. Komisi Penyuluhan perlu menyusun Draff Peraturan Daerah (PERDA) tentang penertiban hewan ternak Agar petani dapat menanam Padi, jagung dan Kedelai sepanjang tahun.


II. Meningkatkan Fungsi BPP dan jadikan BPP sebagai Home Base penyuluh dan petani:


1. Penyediaan Biaya Operasional BPP (273 UNIT) seprovinsi Aceh
2. Memfasilitasi Nara Sumber/makan-minum dalam pertemuan mingguan
3. Pengadaan Personil Manajer/Pengelola Lahan BPP
4. Pengadaan Personil Tata Usaha BPP
5. Regulasi pengelolaan Alsintan oleh BPP


III. Meningkatkan Efektifitas Penyuluh


1. Sharing anggaran Kab/Kota tentang Biaya Operasional Penyuluh untuk melaksanakan pertemuan kelompok dengan Sistem Kerja Laku.
2. Pembinaan dan Supervisi Penyuluh secara bertingkat dan berkala (Provinsi, Kabupaten dan Kecamatan) harus berkelanjutan didukung dengan dana yang memadai
3. Pelatihan Kursus Keterampilan Penyuluh
4. Tersedianya Informasi Teknologi baru dari BPTP atau Badan Litbang
3. Pelatihan dan Uji Kompetensi Penyuluh
4. Program Pembangunan Pertanian seperti Pajale yang selama ini ditangani langsung dari Pusat, sebaiknya Bupati sebagai penentu kebijakan di Kabupaten diserahi kewenangannya agar bisa memaksimalkan kinerja penyuluh dilapangan didukung dengan pembiayaan yang memadai
5. Menjadikan penyuluh Enterpreneur , perlu adanya bantuan Modal
6. Dalam upaya menoptimalkan penyelenggaraan penyuluhan di setiap kabupaten / kota, kiranya Bupati dan wali kota perlu membentuk Komisi Penyuluhan.
Resume hasil RAPAT KOMISI PENYULUHAN ACEH ini diharapkan dapat menjadi sebuah solusi untuk meningkatkan keberdayaan penyuluh disetiap kabupaten kota dalam mengerakan lintas sektoral pertanian dan mewujudkan peningkatan pendapatan petani serta mencapai target ketahanan pangan negara Republik Indonesia )*
)* Abdurrahman

 

 

 

Sosial

Sholat

Kota: Banda Aceh
Lat: 5.53
Lng: 95.32